FinTechnesia.com | Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), volume perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami penurunan drastis sebesar 224% secara tahunan atau dari tahun ke tahun (YoY) mencapai Rp 94,4 triliun pada September 2023. Tren penurunan ini terus berlanjut dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2021, volume perdagangan aset kripto mencapai puncaknya sebesar Rp 859,4 triliun. Namun pada tahun 2022 turun tajam sebesar 63% menjadi Rp 306,4 triliun.
OJK mencatat, salah satu penyebab turunnya nilai transaksi kripto secara signifikan adalah tingginya tingkat perpajakan. OJK menyebut pengenaan pajak terhadap transaksi kripto dinilai sebagai hal yang “sangat positif”.
CEO Tokocrypto, Yudhono Rawis, baru-baru ini menyoroti besarnya potensi bisnis ini pertukaran kripto di Indonesia. Yudho mencatat, meski saat ini pasar investasi kripto di Indonesia sudah mencapai lebih dari 17 juta investor, namun jumlah tersebut masih mewakili sekitar 5% hingga 6% dari total penduduk Indonesia.
“Sederhananya, semua tergantung potensi pasar. “Indonesia memiliki populasi yang sebagian besar terdiri dari generasi muda, dan hal ini menciptakan potensi besar bagi pasar kripto di masa depan,” kata Yudho, Kamis (16/11).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat sudah terdapat 32 calon pedagang aset kripto fisik (CPFAK) yang menjanjikan peluang besar bagi investor mata uang kripto. Dengan banyaknya pemain di industri ini, menunjukkan bahwa pasar dan ekosistemnya semakin matang dan berkembang.
Baca juga: Perdagangan aset kripto dikenakan pajak!
Yudho melihat keuntungan bisnis dari perpindahan regulasi perdagangan aset kripto dari Bappebti ke OJK. Dengan adanya regulasi OJK yang lebih ketat dan jelas, potensi meningkatkan kepercayaan investor dalam memperdagangkan aset kripto di Indonesia semakin besar.
Bayangkan jika lembaga keuangan tradisional besar di Indonesia mengikuti perkembangan lembaga di Amerika, misalnya bank-bank besar di Indonesia mengalokasikan 0,1% neracanya ke Bitcoin, maka likuiditas pasar di Indonesia akan meningkat signifikan. Yudho.
Kami berharap dalam lima tahun, dengan transisi ke OJK, akan ada kerja sama antara TradFi dan cryptocurrency. “Ke depan, lembaga keuangan tradisional di Indonesia yang tertarik dengan kripto dapat membelinya dari pedagang berlisensi sehingga meningkatkan bisnisnya,” jelas Yudho.
Saat ini Tokocrypto bersama Asosiasi Pedagang Mata Uang Kripto Indonesia (ASPAKRINDO) dan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) terus melakukan dialog aktif
dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bappepti dan OJK. Ini merupakan upaya untuk menciptakan peraturan yang adil dan mendorong inovasi dalam industri aset kripto.
Tujuan kerja sama ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk pengusaha, investor, dan otoritas regulasi.
“Soal masalah perpajakan, saat ini kami sedang berdialog dengan otoritas regulasi
perlahan-lahan. Tujuannya untuk mencegah risiko capital outflow. Jika dibandingkan menukarkan “Di luar negeri, bursa di dalam negeri tidak akan mampu bersaing dalam hal pajak dan produk yang menarik investor,” jelas Yudho. (Hai)
Quoted From Many Source
