TRIBUNNEWS.COM – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengklaim Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengalami penurunan.
Ia bahkan menyebut masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan proses demokrasi saat ini.
“Kalau kita bicara demokrasi, paling tidak ada tiga. Pertama kebebasan berpendapat, oposisi menyeimbangkan pemerintahan, ketiga pemilu, proses pemilu presiden yang netral, transparan, dan adil,” ujarnya dalam diskusi Pilpres 2024. calon di kantor KPÚ Jakarta pada Selasa (12/12/2023).
Selain itu, Anies juga menyebut penyebab merosotnya demokrasi di Indonesia adalah adanya klausul karet dalam UU ITE dan Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
“Dan jika kita melihat kebebasan berpendapat, termasuk kritik terhadap partai politik, menurun, dan jumlah anggota Demokrat kita menurun, maka indeks demokrasi kita menurun,” kata Anies.
Baca juga: Sejumlah tokoh turut serta dalam platform demokrasi yang diselenggarakan Aliansi Mahasiswa Darussalam
Lantas benarkah klaim Anies? Inilah faktanya.
Data IDI tahun 2014-2022 dari BPS
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai IDI tahun 2014-2022 justru bertolak belakang dengan apa yang diungkapkan Anies.
Pada tahun 2014, tingkat IDI mencapai 73,04, dan pada tahun 2015 sedikit menurun menjadi 72,82.
Kemudian penurunan kembali terjadi pada tahun 2016 pada level 70,09.
Namun IDI setelahnya cenderung meningkat, meski sempat mengalami penurunan menjadi 73,66 pada tahun 2020 setelah mencapai 74,92 pada tahun sebelumnya.
Namun sejak saat itu, tren IDI mengalami peningkatan yang signifikan, seperti pada tahun 2022 yang mencapai skor 80,41.
Saya kutip BPS, bila level IDI di atas 80 poin dianggap “baik”. Indeks 60-80 adalah “sedang” dan indeks di bawah 60 poin adalah “buruk”.
Baca juga: Ganjar, Anies dan Prabowo Soal Pemberantasan Korupsi: Lawan Koruptor di Nusakambangan untuk Perkuat Komite Pemberantasan Korupsi
Namun jika diperhatikan pernyataan Anies, Indeks Demokrasi Indonesia BPS tahun 2022 justru mencatat tingkat demokrasi tertinggi.
Quoted From Many Source
